BAB I

ADAT ISTIADAT DAN HUKUM ADAT 

DAYAK DESA DAN LINOH KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN

Bagian Kesatu

PENGERTIAB DAN ISTILAH

 

Pasal 1

 

 

Pengertian :

 

1.            Sistem adat adalah merupakan keseluruhan pranata sosial yang mengatur tata suku kehidupan masyarakat yang meliputi adat istiadat maupun hukum adat.

2.            Adat istiadat adalah kebiasaan atau tata cara yang berlaku dalam pergaulan sosial masyarakat termasuk didalamnya adalah yang menyangkut padanya.

3.            Hukum adat adalah suatu aturan-aturan  yang mengatur tata suku dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan kepada yang melanggar ketentuan itu dikenakan sanksi hukuman.

4.            Nasehat/ajar adalah suatu upaya menyelesaikan permasalahan dengan cara memberikan petuah-petuah kepada orang yang bersengketa dan atau adanya suatu perselisihan.

5.            Basa adalah suatu perbuatan orang/pribadi yang secara sengaja ataupun tidak sengaja telah merusah kehormatan pribadi seseorang baik dalam kedudukannya sebagai individu maupun kedudukan karena status sosial di dalam masyarakat.

6.            Pemali/pantang adalah suatu perbuatan orang pribadi yang berakibat suatu keyakinan orang lain. Dan apabila pemali/pantangan tidak dipenuhi oleh pelanggar orang/pribadi itu meyakini suatu akan terjadi atau dianggap melanggar kehormatannya.

7.            Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma adat dan kepada pelanggar dikenakan sanksi hukum berupa denda.

 

 

Pasal 2

 

Istilah-istilah pengenaan sanksi adat.

 

1.            Sengkelan adalah suatu ritual yang dilakukan baik dalam kegiatan karena adat istiadat atau karena sanksi adat, karena adanya pelanggaran. Dalam hal ini adalah menyembelih hewan dan menggunakan darahnya sebagai pertanda bahwa semua yang telah terjadi  telah dipulihkan kembali.

2.            Tail adalah besaran satuan ukuran menetapkan besarnya hukuman yang akan dikenakan kepada pelanggar adat yang biasanya dipersamakan dengan nilai uang yaitu berupa rial.

3.            Rial adalah besaran nilai mata uang.

4.            Singkap adalah pembayaran hukum adat yang berupa piring.

5.            Buah adalah menunjukan jumlah benda (material) yang harus dibayarkan apakah berupa tempayan atau gong dan lain-lain.

 

 

 

Bagian ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Kedua

SUSUNAN MATERI HUKUM ADAT

 

Pasal 3

 

(1)         ADAT BASA

 

a.    Adat basa menipu                           : 40 rial

b.   Adat basa kesupan :           

1). Kesupan RT                                : 42 rial.

2). Kesupan Kepala Dusun               : 52 rial.

3). Kesupan Kepala Adat                  : 62 rial.

4). Kesupan Kepala Desa                 : 62 rial.

5). Kesupan Umum                          : 22 rial.

6). Kesupan kebayan                       : 64 rial.

7). Kesupan Temenggung               : 102 rial.

 

(2)         ADAT PENCURIAN

 

a.      mencuri berupa barang-barang orang lain  20 rial ditambah nilai harga atau ganti rugi yang dicuri.

b.      mencuri didalam rumah dikenakan hukum adat dua kali lipat, yaitu membongkar rumah dikenakan hukum adat 60 rial.

c.       Merusak atau membunuh milik orang lain 80 rial ditambah nilai harga barang yang rusak atau harga hewan yang dibunuh.

 

(3)         ADAT DOSA

 

a.      Barang siapa yang berbuat dosa dengan suami atau istri orang, harus ada tanda atau buktinya, kalau tidak ada bukti atau tanda maka dianggap tidak sah. Tuntutan adatnya adalah 40 rial atau Rp. 40.000,-

b.      Barang siapa yang berbuat dosa baik dari pihak laki-laki maupun perempuan dikenakan adat 40 rial atau Rp. 40.000,- ditambah lagi dengan melanggar adat kesopanan suami atau istrinya sebesar atau Rp. 20.000,- sehingga jumlah 60 rial atau Rp. 60.000,-.

 

(4)         ADAT NGAMPANG

 

a.      Barang siapa yang hamil diluar nikah (ngampang) akan dituntut oleh Kepala Adat.

b.      Barang siapa yang ngampang dengan sepupu akan dikenakan sanksi 80 rial atau Rp. 80.000,- ditambah babi 2 (dua) ekor, ayam 2 (dua) ekor, beras, benang, kapas, kain putih 1 (satu) meter, parang satu bilah. Selain itu kedua belah pihak yang bersangkutan turun kesungai untuk menebus mali/pantang.

c.       barang siapa yang mengambil paman atau menerima bapak sebagai suaminya akan dikenakan sanksi 120 rial atau Rp. 120.000,-

d.      Barang siapa yang mengambil bibinya atau menerima ibu sebagai istri akan dikenakan sanksi 140 rial atau Rp. 140.000,-

e.      Barang siapa yang ngampang tidak boleh disembunyikan oleh Ketua RT, Kepala Dusun dan kalau ketahuan akan dituntut oleh Kepala Adat.

 

(5)         ADAT ANCAM

 

a.      Barang siapa mengancam dengan parang (ancam parang) akan dikenakan sanksi 40 rial atau rp. 40.000,-

 

b. Barang ...

 

b.      Barang siapa mengancam dengan kayu (ancam kayu) dikenakan sanksi 40 rial atau Rp. 40.000,-

c.       Barang siapa ancam gelap, pakai mulut atau racun dikenakan sanksi 60 rial atau Rp. 60.000,-

d.      Mali ngancam dikenakan sanksi 20 rial atau Rp. 20.000,- ditambah 1 (satu) ekor ayam, beras 1 (satu) kilo gram, 1 bilah pisau kecil.

 

(6)         ADAT MUSIBAH

 

Bagi yang meninggal  akibat kena musibah, misalnya : kena ranjau   (blantik ), kena pukul, kena senjata, tabrak mobil, sepeda, dikenakan sanksi adat : tulang kaki diganti dengan besi satu batang, badannya diganti dengan tempayan 1 (satu)  buah, suaranya diganti dengan gong ( tawak ) kepalanya diganti dengan mangkok, matanya diganti dengan kaca,  telapak kakinya diganti dengan piring berwarna putih, akar uratnya  diganti  dengan benang 1 ( satu )  gulung, jari telunjuk diganti dengan cincin, makanannya diganti dengan beras, kulitnya diganti dengan kain putih 1 ( satu ) kayu.

 

Biaya biaya  adalah sebagai berikut :

-     Kena tabrak sampai mati   =  Rp. 1.000.000,-  ( biaya pemakaman)

-     Ganti jiwa    =  Rp. 2.500.000,-

-     Tidak boleh diutang, tetapi ditempo atau ditunda  boleh asal  melalui musyawarah.

-     Urusan ini hanya melalui  Kepala Adat saja, kalau  tidak  mampu diselesaikan  oleh Kepala Adat  akan dilanjutkan  ke desa atau polisi.

-     Kalau sudah diurus secara kekeluargaan oleh  Kepala Adat  harus ada saksi dan Kepala Adat   wajib  memberikan laporan  kepada polisi  dan ketua Dewan Adat Kecamatan Sungai tebelian.

 

(7)         MINANG  DAN NIKAH

 

a.   Bagi orang  yang akan meminang ( minta ) harus sudah cukup dewasa  demikian  juga  bagi yang perempuan. Biaya minta atau minangnya ( uang campa buang )  untuk para saksi   Rp. 10.000,-  uang  ini  dibagi dua  dan dipegang  masing-masing  oleh kedua belah pihak  sebanyak Rp. 5.000,-  sesudah  sama-sama setuju  kedua  calon  itu boleh  berjalan  dan bekerja  bersama-sama. Tetapi kalau berpisah  atau gagal akan dituntut  oleh Kepala Adat.

 

b.   Bagi Calon  yang beragama katolik  melaporkan diri  kepada Pastor untuk nikah  gereja, demikian juga bagi  yang beragama  protestan  pada Pendeta  dan yang beragama Islam  kepada Penghulu.

 

c.   Kalau ada pernikahan baik adat  maupun  gereja  dimohon  agar  semua anggota  masyarakat    turut   memberikan   sumbangan berupa uang, beras, tanaga dan lain-lain.

 

(8)         ADAT BICARA

 

a.   Sebelum  bicara dibuka  uang sapu meja  kedua belah pihak  membayar Rp/ 2.500,-   jadi jumlahnya  Rp. 5.000,-  untuk Rt. Rp. 2.500,-

b.   Uang sapu  meja  untuk dusun Rp. 5.000,- jadi  kedua belah pihak  menyiapkan uang  Rp.  10.000,-

c.   Uang sapu  meja untuk Kepala Adat  Rp. 10.000,-  jadi  jumlah kedua belah pihak  Rp.  20.000,-

d.   Uang jajan untuk  Kepala Adat   Rp.  5.000,- / perhari

 

(9). Adat ...

 

 

 

 

(9)         ADAT MALI  KUBUR

 

a.      Mali dirusak, diladang, dibakar  dendanya  20 real atau  Rp. 20.000,-

b.      Kalau habis  diladang  dituntut  80 real atau   Rp. 80.000,-

c.       Orang  yang punya kubur dipanggil  supaya  masing-masing  dapat menuntut  pelanggarannya.

d.      Kalau di dalam kubur  itu ada tanaman buah-buahan atau pohon yang berharga akan lain denda tuntutannya.

e.      Bagi ibu  yang melahirkan  bayinya ada tembuni, barang siapa yang  merusak akan dikenakan adat  10 real atau Rp. 10.000,-

 

(10)      ADAT JUDI DAN MINUM-MINUMAN KERAS

 

Barang siapa  yang berjudi harus ada batas  bila sampai merusak atau  menganggu  ketentraman rumah tangga  dan masyarakat  dikenakan sanksi sesuai dengan besarnya kesalahan.

Barang siapa yang meminum  minuman kerasa harus terbatas, bila sampai mengganggu, merusak ketentraman rumah tangga dan masyarakat dikenakan  sanksi sesuai  dengan kesalahan.    

 

(11)     ADAT  TANAMAN  DAN BUAH-BUAHAN

 

1.   Tengkawang                         40 Real   ( Rp. 40.000,- )

2.   Tebelian                               40 Real   ( Rp. 40.000,- )

3.   Keladan                                40 Real   ( Rp. 40.000,- )

4.   Durian                                   20 Real   ( Rp. 20.000,- )

5.   Tertung/pekawai                   20 Real   ( Rp. 20.000,- )

6.   Cempedak                            20 Real   ( Rp. 20.000,- )

7.   Tekam                                  20 Real   ( Rp. 20.000,- )

8.   Penyaoh                               20 Real   ( Rp. 20.000,- )

9.   Kemantan                             10 Real   ( Rp. 10.000,- )

10. Kemayau                              10 Real   ( Rp. 10.000,- )

11. Mangga                                10 Real   ( Rp. 10.000,- )

12. Asam pelam                         10 Real   ( Rp. 10.000,- )

13. Jeruk                                    10 Real   ( Rp. 10.000,- )

14. Langsat                                 10 Real   ( Rp. 10.000,- )

15. Rambai                                 10 Real   ( Rp. 10.000,- )

16. Ruku                                     10 Real   ( Rp. 10.000,- )

17. Nangka                                 10 Real   ( Rp. 10.000,- )

18. Embak                                  10 Real   ( Rp. 10.000,- )

19. Tembulan                             10 Real   ( Rp. 10.000,- )

20. Tanduh                                 10 Real   ( Rp. 10.000,- )

21. Tengang                               10 Real   ( Rp. 10.000,- )

22. Pinang                                  10 Real   ( Rp. 10.000,- )

23. Segak                                   10 Real   ( Rp. 10.000,- )

24.  Manggis                              10 Real   ( Rp. 10.000,- )

25.  Sirih                                     10 Real   ( Rp. 10.000,- )

26.  Rambutan                            10 Real   ( Rp. 10.000,-)

27.  Sibau                                   10 Real   ( Rp. 10.000,-)

28.  Klotok                                   10 Real   ( Rp. 10.000,-)

29.  Mawang                               10 Real   ( Rp. 10.000,-)

30.  Entawak                               10 Real   ( Rp. 10.000,-)

31.  Jengkol                                10 Real   ( Rp. 10.000,-)

32.  Blitik                                     10 Real   ( Rp. 10.000,-)

 

33. Engkalak ...

 

33.  Engkalak                              10 Real   ( Rp. 10.000,-)

34.  Tembesuk                           10 Real   ( Rp. 10.000,-)

35.  Kapas                                  10 Real   ( Rp. 10.000,-)

36. Petai                                    10 Real   ( Rp. 10.000,-)

37.  Enau                                    10 Real   ( Rp. 10.000,-)

38.  Kelapa                                 10 Real   ( Rp. 10.000,-)

39.  Tintau                                  10 Real   ( Rp. 10.000,-)

40.  Keluit                                    10 Real   ( Rp. 10.000,-)

41.  Nangka Belanda                  10 Real   ( Rp. 10.000,-)

42.  Karet                                     5 Real   ( Rp.  5.000,- )

 

 

(12)     ADAT  SUKU

 

a.     Barang  siapa masuk atau berdomilisi diwilayah adat tersebut  harus tunduk  pada  peraturan setempat, dan jika siapa  melanggar  dikenakan  Hukum Adat

b.     Barang siapa  yang masuk dalam  suatu wilayah  adat setempat  harus mempunyai  ijin dan identitas  yang jelas  supaya tidak dicurigai.

c.     Barang siapa  yang masuk  pada suatu wilayah  harus  mengisi buku tamu atau melaporkan diri  pada pimpinan setempat.

 

  

 

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

 

 

Pasal 4

 

(1)         Bahwa ini merupakan Dokumentasi Hukum Adat Suku Dayak dan Melayu di Kabupaten Sintang  sebelum pemekaran Kabupaten dalam rangka pembinaan Hukum Nasional;

 

(2)         Hal-hal yang diatur dalam Buku Adat ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.