Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SINTANG

 

A.  PENDAHULUAN

 

  1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Bidang Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, maka dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilayani melalui satu pintu dan dilakukan dalam satu tempat.

Tujuan dari Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah meningkatkan kualitas layanan publik, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Sedangkan sasaran dari Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di Bidang Pelayanan Terpadu yang meliputi pemberian atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kebijakan Bupati Sintang.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 5 Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008 dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati Sintang Nomor 64 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tashun 2009 Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

Pendelegasian kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dimaksud meliputi 21 (Dua Puluh Satu) jenis Perizinan dan Non Perizinan serta 1 (Satu) Pelayannan Pengaduan masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sintang membentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Pelayanan Pengaduan masyarakat.   

 

  1. Maksud dan Tujuan

a.  Maksud

Adapun maksud disusunnya profil Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang adalah untuk memberikan gambaran yang utuh tentang kondisi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam lingkup jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang.

 

  1. Tujuan

Tujuan disusunnya profil Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang adalah dalam rangka mengevaluasi sampai sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, realisasi pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, realisasi penerimaan retribusi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, kendala-kendala yang dihadapi dan faktor pendukung dalam menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.  

 

B.  GAMBARAN KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

 

1.  Dasar Pembentukan

Dasar pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang adalah :

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
  2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

 

 

 

 

  1. Susunan Organisasi

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008, Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang terdiri dari :

a.  Kepala Kantor

b.  Kepala Sub Bagian Tata Usaha

c.  Kepala Seksi Perizinan

d.  Kepala Seksi Pelayanan

e.  Kepala Seksi Bina Program dan Informasi

f.   Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang terlampir.

 

  1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Bab IV Pasal 4 disebutkan :

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang merupakan unsur perangkat daerah dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

 

  1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sebagaimana tertuang pada Bab V pasal 5 dan 6 Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

  1. Tugas Pokok :

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok  melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di Bidang Pelayanan Terpadu yang meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan bukan perizinan sesuai dengan kebijakan Bupati.

 

  1. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

1).   Penyusunan rencana dan program di Bidang Pelayanan Terpadu berdasarkan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2).   Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di Bidang Pelayanan Terpadu;

3).   Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

4).   Pengelolaan administrasi Perizinan dan Non Perizinan;

5).   Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pelayanan Terpadu;

6).   Penyusunan penetapan kinerja di bidang Pelayanan Terpadu;

7).   Penunjang penyelenggara Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan Terpadu;

8).   Penyusunan analisa jabatan;

9).   Penyusunan pengawasan melekat;

10). Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip di bidang Pelayanan Terpadu;

11). Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

12). Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi dalam rangka pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah baik secara lisan maupun tertulis maupun melalui bimbingan tehknis;

13). Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pelayanan Terpadu;

14). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

  1. Visi dan Misi

a.  Visi

Visi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang adalah " Terwujudnya Pelayanan Yang Cepat, Mudah, Murah, Transparan dan Akuntabel Bersama Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu ".

 

  1. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang mempunyai misi sebagai berikut :

1). Peningkatan mutu Sumber Daya Aparatur Pelayanan;

2). Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada masyarakat;

3). Pengembangan sarana dan prasarana di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4). Peningkatan layanan prima di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5). Peningkatan koordinasi Pelayanan Terpadu dengan SKPD/Instansi terkait;

6). Kerjasama di bidang pembangunan, pengembangan atau pemeliharaan aplikasi layanan perizinan melalui teknologi informasi dengan lembaga penyedia jasa/Pihak Ketiga.

 

 

  1. Motto

Dalam penyelenggaraan pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang mempunyai motto sebagai berikut :

“Kepuasan Anda Adalah Harapan Kami”.

 

  1. Personil

Jumlah Personil pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang keadaan sampai dengan 31 Desenber 2014 adalah sebanyak 21 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Pejabat Eselon III.a       = 1 orang

b. Pejabat Eselon IV.a       = 4 orang

c. Staf/Pelaksana              = 16 orang

Daftar Personil terlampir.

 

  1. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, didukung sarana dan prasarana penunjang sebagaimana daftar terlampir.

  

D. PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Sebagai tindak lanjut dari Bab V Pasal 5 Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, maka telah ditetapkan :

  1. Peraturan Bupati Sintang Nomor 5 Tahun 2013, Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2009 dan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;

Berdasarkan Pasal 2, 3, 4, 5 dan 7 Perbup Nomor 18 Tahun 2013 tersebut di atas, ditegaskan bahwa Bupati Sintang mendelegasikan kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

2. Pada tahun 2013 Peraturan Bupati Sintang mengalami perubahan kembali  menjadi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 merupakan perubahan keempat  Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang Dibidang Pelayanan Perizianan dan Non Perizianan  ke[ada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

    Pendelegasian kewenagan untuk Penandatanganan Perizinan dalam pasal 2, meliputi jenis pelayanan sebagai berikut :

  1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)l;
  2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  3. Izin Tempat Usaha;
  4. Izin Usaha Perdagangan;
  5. Izin Usaha Industri;
  6. Izin Perluasan Industri;
  7. Izin Gangguan (HO);
  8. Izin Reklame;
  9. Izin Bengkel;
  10. Izin Kursus;
  11. Izin Prinsip Penanaman Modal
  12. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  13. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  14. Izin Usaha Penanaman Modal;
  15. Pendaftaran Penanaman Modal;
  16. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
  17. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Marger); dan
  18. Izin Usaha Perubahanan Penanaman Modal

Khusus untuk perizinan tertentu sebelum diterbitkan izin, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati, melpiuti :

a. Izin Prinsip Penanaman Modal;

  1. b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  2. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  3. Izin Usaha Penanaman Modal;
  4. Pendaftaran Penanaman Modal;
  5. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
  6. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Marger); dan
  7. Izin Usaha Perubahanan Penanaman Modal

Selanjutnya untuk kewenangan penandatanganan Non Perizinan, meliputi Jenis Pelayanan sebagai berikut :

  1. Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
  2. Tanda Daftar Industri (TDI);
  3. Tanda Daftar Gudang (TDG);      

Pendelegasian kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan penerbitan Perizinannya ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang atas nama Bupati Sintang.

Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Sintang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Mei 2013.

Adapun realisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2009 berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2013 dan rekapitulasi penerimaan Retribusi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2013, sebagaimana terlampir.

 

D. PERKEMABANGAN  PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Perkembangan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan selama terbentuknya Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sbb :

 

 

 

No

 

JENIS PELAYANAN

 

REALISASI

 

 

KETERANGAN

TAHUN

2009

TAHUN

2010

TAHUN

2011

TAHUN

2012

TAHUN

2013

1

 

2

3

4

5

6

7

 

A

 

PELAYANAN PERIZINAN

1. IMB PERUMAHAN

2. SUJK

3 .IZIN USAHA INDUSTRI

4. IZIN PERLUASAN INDUSTRI

5. IZIN GANGGUAN(HO)

6. IZIN REKLAME

7. IZIN BENGKEL

8. IZIN KURSUS

9. IZIN TEMPAT USAHA

10.IZIN USAHA PERDAGANGAN

11. IZIN PRINSIP PM

12. IZIN PRINSIP PERLUASAN PM

13. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PM

14. IZIN USAHA P. MODAL

15. PENDAFTRAN P.MODAL

16. IZIN USAHA PERLUASAN PM

17. IZIN USAHA PENGGBUNGAN

      PERUSAHAN PM

18. IZIN USAHA PERUBAHAN PM

 

 

 

5

1

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

 

145

243

-

-

356

56

22

3

727

640

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

 

 

115

267

   2

-

560

64

30

 1

987

945

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

 

122

103

-

-

867

73

30

 6

977

803

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

 

158

75

-

-

988

67

8

2

976

653

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

 

Realisasi Tahun 2013 s/d bulan Desember 2013 

 

JUMLAH : A

15

2.192

2.971

2.981

2.927

 

 

B

 

PELAYANAN NON PERIZINAN

1. TANDA DAFTAR INDUSTRI

2. TANDA DAFTAR GUDANG

3. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

4. PELAYANAN PENGADUAN

 

-

1

-

-

 

7

1

672

-

 

 

971

-

971

-

 

33

2

822

-

 

55

8

631

-

 

 

Realisasi Tahun 2013 s/d bulan Desemberl 2013 

 

JUMLAH

1

    680

1.942

857

  694

 

 

TOTAL   : A+ B

16

 2.872

4.913

 3.838

3.621

 

 

 

E.  KENDALA DAN FAKTOR PENDUKUNG

 

1.  Kendala Internal

     Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, masih dirasakan adanya beberapa kendala internal, sebagai berikut :

  1. Masih terbatasnya Personil/SDM yang berpengalaman di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  3. Terbatasnya anggaran;
  4. Posisi/letak Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang yang kurang strategis;

 

2.  Kendala Eksternal

  1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya izin dalam menunjang kegiatan usahanya;
  2. Luasnya wilayah pelayanan yang mencakup 14 Kecamatan se- Kabupaten Sintang menyebabkan terbatasnya jangkauan pelayanan kepada masyarakat;
  3. Belum optimalnya sosialisasi dan informasi program pelayanan perizinan dan non perizinan secara luas kepada masyarakat diseluruh Kecamatan dalam Kabupaten Sintang;
  4. Masih ada sebagian masyarakat yang mengurus perizinan apabila yang bersangkutan setelah merasa ada keperluan untuk kepentingan tertentu;
  5. Masih ada sebagian masyarakat yang mengurus perizinan melalui perantara orang lain/tidak langsung mengurus ke Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
  6. Belum terlaksananya pelayanan perizinan investasi melalui PTSP, termasuk implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

 

  1. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, ada beberapa faktor pendukung sehingga Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik antara lain :  

 

  1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang dalam hal ini dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekretaris Daerah dan DPRD yang sangat tinggi dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
  2. Dukungan dari SKPD terkait dalam pelayanan perizinan dan non perizinan cukup tinggi. Pelaksanaan koordinasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan antara Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang dengan SKPD terkait cukup baik.

 

F.  PENUTUP

Demikian Profil Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang ini disusun sebagai bahan untuk memberikan gambaran sekaligus sebagai evaluasi tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang khususnya dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Semoga Profil Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

       

  

                 Sintang, 10 Januari 2014

                                                                 Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sintang

 

 

 

Hendrika, S.Sos, M.Si

Pengunjung